18 Feb Pilkada Serentak Untuk Kesejahteraan Rakyat

Sharing is caring!

Relawan DJOSS - Relawan Duta Djarot-Sihar Jones Batara Manurung - Pilkada Serentak Untuk Kesejahteraan Rakyat

Jones Batara Manurung

Pilkada serentak akan diselenggarakan pada tahun ini di 171 daerah (17 Propinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten). Ini merupakan Pilkada serentak kedua yang kita laksanakan. Pilkada sebagai salah satu manifestasi demokrasi setidaknya merupakan momentum pembelajaran politik bersama bagi rakyat Indonesia. Proses pembelajaran bersama ini diharapkan dapat meningkatkan “kedewasaan” demokrasi kita di masa depan. Salah satu yang menjadi puncak perhatian rakyat dalam dinamika Pilkada ini adalah siapa pemimpin yang dipilih sebagai representasi dari kepentingan masing-masing dari tiap-tiap rakyat. Masing-masing akan memberikan ukuran atau kriteria seperti yang diinginkan. Tidak dapat dimungkiri, pada perspektif ini tidak bisa terlepas dari subjektifitas. Ukuran atau kriteria itu bisa saja termanifestasi dalam bentuk kesamaan suku, agama, ras, golongan, almamater, profesi, dan lain sebagainya. Pada kondisi terkini faktor agama dan suku tampaknya menjadi trend yang terus meningkat bahkan berada pada titik nadir tertinggi.

Dalam konteks kemajuan demokrasi subtansial, apakah yang menjadi hal terpokok dalam Pilkada serentak kita ini? Apakah terlaksananya Pilkada secara prosedural sebagaimana termaktub dalam undang-undang menjadi cermin kemajuan demokrasi kita? Sebagai salah satu prasyarat terlaksananya Pilkada secara jujur, adil, terbuka dan profesional tentu menjadi cermin kemajuan demokrasi kita. Apakah memilih Bupati, Walikota dan Gubernur dengan ukuran atau kriteria berdasarkan suku, agama, ras, golongan, almamater, dan profesi menjadi cermin kemajuan demokrasi kita? Kita harus jujur mengatakan bahwa ukuran/kriteria itu bukanlah cermin kemajuan demokrasi kita. Suatu daerah yang 95 persen ber suku A dan 95 persen ber agama X terpilih pemimpin daerah dengan latar belakang suku A dan agama X, dalam kurun beberapa waktu sudah tersandung kasus korupsi dan di penjara. Hal seperti ini jamak kita saksikan dalam 10 tahun belakangan diberbagai daerah. Bahkan ada kepala daerah yang tersandung kasus narkoba serta kejahatan lain. Itu mengindikasikan bahwa ukuran/kriteria yang didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, almamater, dan profesi tidak menjadi dasar yang rasional.

MARTABAT DEMOKRASI

Kita harus kembali ke martabat demokrasi kita sebagai jalan menuju masyarakat adil dan sejahtera. Dalam konteks Pilkada, martabat demokrasi itu mewujud dalam rupa penetapan pilihan rakyat didasarkan pada kondisi objektif wilayahnya masing-masing. Apa yang menjadi masalah pokok daerah tersebut? Ambil contoh untuk daerah Sumatera Utara, yang kepala daerahnya 2 (dua) kali berturut-turut ditangkap KPK , itu mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara jauh dari kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Hal itu juga mengindikasikan bahwa pembangunan di Sumatera Utara dipastikan terganggu, karena dana APBD nya tidak sesuai peruntukan karena “dicuri” dengan berbagai cara dan bentuk. Dengan situasi itu, untuk 5 tahun ke depan Sumatera Utara membutuhkan figur pemimpin yang bersih dan telah teruji melalui rekam jejaknya sebelum mencalonkan/dicalonkan.

Contoh lainnya, Sumatera Utara memiliki potensi sektor pertanian yang tinggi sebagai sektor yang dapat diandalkan sebagai motor penggerak pembangunan Sumatera Utara. Pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan rakyat Sumatera Utara. Secara khusus potensi sektor pertanian tersebut harus dapat dikelola untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu dibutuhkan pemimpin daerah yang memiliki visi yang kuat dan memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun sektor pertanian dan terlebih mampu melindungi petani dari berbagai permasalahan yang dihadapi bukan menjadi bagian dari pelaku tindak kekerasan atau pelanggar HAM petani.

Selain penguasaan permasalahan daerah, hal penting lain yang harus diperhatikan rakyat terkait para calon kepala daerah adalah sikap dan perilaku dari sang calon. Setidaknya ada beberapa hal yang layak dipuji dari sikap dan perilaku Presiden Jokowi yang dapat menjadi ukuran/model kepemimpinan bagi rakyat dalam memilih dan menentukan pemimpin daerahnya pada pilkada serentak kali ini.

Pertama, Visioner, Presiden Jokowi melemparkan pandangannya ketengah-tengah rakyat dalam pilihan kata yang mudah diterima rakyat. Kata Nawacita menjadi kata kunci yang disampaikan oleh Jokowi pada saat mencalonkan diri dan selalu diingat rakyat karena memang mudah untuk diingat. Visi tersebut dapat diterima oleh rakyat karena menjadi bagian perasaan dan kebutuhan rakyat. Visi tersebut sekaligus juga menjadi arah yang akan dituju bersama.

Kedua, teguh dalam pendirian, keteguhan ini dapat dilihat dari kesesuaian perkataan dan tindakan dan kesesuaian janji (visi misi) dengan realisasi yang sudah dan tengah dikerjakan. Hingga hari ini Nawacita yang dijanjikan Jokowi satu persatu berupaya direalisasikan. Tentunya bukan tanpa hambatan, tantangan maupun kegagalan, namun yang pasti janji itu berupaya direalisasikan.

Ketiga, kerja progresif, semua pihak mengakui etos kerja Presiden Jokowi sangat progresif. Tagline kerja menjadi penyemangat disemua lini pemerintahan sebagai wujud merealisasikan visi. Salah satu program yang dikerjakan Presiden Jokowi yang termasuk spektakuler yakni pembangunan infrastruktur menjadi penanda dan pembeda keberhasilan Presiden Jokowi dari kepemimpinan sebelumnya.

Keempat, anti KKN, sikap ini telah menjadi keseharianan Presiden Jokowi sebelum dan sesudah terpilih. Hingga hari ini tak satupun anak Presiden Jokowi yang memasuki ranah bisnis yang bersinggungan dengan proyek pemerintah. Bahkan tak satupun putra/putrinya yang masuk ke arena politik. Padahal hal itu sangat mungkin dan mudah dilakukan, terutama ditengah hiruk pikuk Pilkada serentak saat ini.

Kelima, kesederhanaan, Presiden Jokowi merupakan tipikal pemimpin yang penuh kesederhanaan. Tipikal seperti ini ditunjukkan dengan penampilan berpakaian, bertutur kata, dan bertemu rakyat dengan kondisi apa adanya, tidak bermotif pencitraan.

Pada Pilkada serentak ini kita membutuhkan pemimpin daerah yang memiliki kapasitas dan integritas dalam memecahkan permasalahan sesuai konteks daerah masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari rekam jejaknya sebelum mencalonkan diri hingga saat ini, bukan dari latar belakang suku, agama, ras, golongan, dan almamaternya. Sekaligus kita juga membutuhkan pemimpin daerah yang setidaknya memiliki sikap dan perilaku sebagaimana ditunjukkan oleh Presiden Jokowi.

Kita berharap out put Pilkada serentak menghasilkan Kepala Daerah yang mampu mengelola sumberdaya daerah untuk mensejahterakan rakyat sebagai wujud martabat demokrasi yang sesungguhnya. Semoga.

Ditulis Oleh: Jones Batara Manurung

Sharing is caring!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *