31 Mar 6 Saran Dorong Percepatan RUU Otorita Danau Toba

Sharing is caring!

Relawan DJOSS - Relawan Duta Djarot-Sihar 6 saran dorong percepatan ruu otorita danau toba - 6 Saran Dorong Percepatan RUU Otorita Danau Toba
Peserta Fokus Diskusi Grup (FGD) foto bersama usai mendiskusi percepatan RUU Otorita Danau Toba, Rabu (28/0/2018). (foto: ingot simangunsong)

Medan – DjarotSihar

Aliansi Rakyat Danau Toba, yang diketuai Efendy Naibaho menggelar Fokus Grup Diskusi–FGD—membicarakan pentingnya menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Otorita Danau Toba yang dihadiri guru besar Unimed Prof Bungaran Antonius Simanjuntak, Thompson Hutasoit, Jumongkas Hutagaol, Saruhum Rambe, Pahala Napitupulu, Hasiholan Sinaga dan Ingot Simangunsong, di Jalan Menteng VII No 64-64A, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Medan, Rabu (28/03/2018).

Efendy Naibaho mengungkapkan sangat perlunya untuk mempersiapkan RUU Otorita Danau Toba, walaupun butuh waktu yang cukup panjang dalam mewujudkannya. Namun, payung hukum ini, sangat penting dibicarakan, agar bentuk kegiatan apapun yang akan dilaksanakan di kawasan wisata Danau Toba, benar-benar dilakukan dengan dasar hukum yang jelas.

“Kita melihat adanya perubahan-perubahan yang terjadi tanpa didasari payung hukum yang jelas. Misalnya saja, peralihan tanah adat atau tanah ulayat, yang sebenarnya tidak dapat dilakukan dengan cara yang tidak benar. Untuk keprihatinan tersebut, kita pernah menggelar seminar dengan tajuk “Jangan Jual Tanah Batak”, tetapi kegiatan seperti ini tidak memiliki kekuatan untuk menggugah tidak berkelanjutannya penjualan tanah adat atau tanah ulayat. Jalan terbaik, ya kita perjuangkan bersama-sama RUU Otorita Danau Toba,” katanya.

Memberikan masukan dalam forum tersebut, Prof Bungaran Antonius Simanjuntak, Jumongkas Hutagaol, Saruhum Rambe dan Thompson Hutasoit.

Bungaran Simanjuntak, pada kesempatan itu, meminta agar Ketua Aliansi Danau Toba Efendy Naibaho, sesegera mungkin melayangkan surat undangan kepada anggota DPD RI Parlindungan Purba, agar dapat dilibatkan dalam rencana ini.

“Kita minta ketua aliansi untuk segera mengundang Parlindungan Purba, anggota DPD RI. Sejak awal, harus kita libatkan,” kata Bungaran Simanjuntak.

Dorong Percepatan

Dalam forum yang berlangsung hampir dua jam—yang disebut Prof Bungaran Simanjuntak sebagai bentuk penyegaran pemikiran—Jumongkas Hutagaol menyampaikan keprihatinannya terhadap sikap masyarakat di kawasan Danau Toba, yang lebih baik memilih menyewakan lahan (tanah) mereka kepada pihak ketiga, ketimbang mengelola sendiri.

Saruhum Rambe—yang sedang mempersiapkan disertasinya terkait kawasan Danau Toba—melihat adanya perubahan arus balik yang sangat luar biasa, yang mengibaratkan kawasan Danau Toba adalah emas. Sehingga, harga tanah menjadi melonjak dan menggiurkan bagi pemilik tanah untuk menjualnya.

“Kenaikan harga tanah yang demikian signifikan, membuat warga tergiur untuk menjual miliknya. Yang memprihatinkan, tanah adat/tanah ulayat yang sudah terjual, menjadi sumber pertikaian di internal keluarga,” katanya.

Menurutnya, sebelum Danau Toba semakin menggeliat, harga tanah sekitar Rp 30 juta per hektar namun sekarang ini mencapai Rp 300 juta.

Untuk semua pendapat yang disampaikan dalam forum tersebut, Bungaran Simanjuntak menyampaikan kesimpulan yang perlu mendapat perhatian, yakni (1) masalah pembebasan tanah, (2) lonjakan harga tanah, (3) aktivitas di kawasan Danau Toba yang sifatnya temporer, dan belum adanya keteraturan, (4) perpindahan kepemilikan tanah, (5) menugaskan ketua untuk menghubungi anggota DPD RI Parlindungan Purba agar terlibat, dan (6) membentuk tim perumus RUU.

Efendy Naibaho mengungkapkan dorongan untuk membuat RUU Otorita Danau Toba ini merupakan embrio kegelisahan yang dituangkan dalam sebuah seminar bertajuk, “Jangan Jual Tanah Batak” atau “Tano Batak Not for Sale” yang diselenggarakan Forum Peduli Danau Toba, Raja Soributtu, Bank Sampah O Tao Toba Natio serta Pusat Monitoring Hukum dan Politik Indonesia di Bina Grasha Pemprovsu Jalan Imam Bonjol Medan, Sabtu (11 November 2017).

“Dorongan percepatan RUU Otorita Danau Toba ini, salah satunya berkaitan dengan masalah penjualan Tanah Batak,” kata Efendy Naibaho.

Untuk kelanjutan diskusi ini, telah dibentuk Tim Perumus RUU Otorita Danau Toba, dengan ketua pengarah Prof Bungaran Antonius Simanjuntak, dan ketua tim penulis Thompson Hutasoit, dengan anggota Ingot Simangunsong dan Saruhum Rambe.

Fokus Diskusi Grup ini akan dilanjutkan Rabu (04/04/2018) pukul 14.00 – 18.00 Wib. di Jalan Menteng VII No 64-64A Medan, dengan narasumber Parlindungan Purba, Hidayati, RE Nainggolan, Basar Simanjuntak, dan Pdt Langsung Sitorus. (ingot simangunsong)

Original Source: http://djarotsihar.com/6-saran-dorong-percepatan-ruu-otorita-danau-toba/

Sharing is caring!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *